Hubungan Antara Pusat dan Daerah Dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014

 BAB I. PENDAHULUAN

A.LATAR BELAKANG 

Reformasi di bidang politik dan administrasi

pemerintahan kembali digelar dengan disahkannya Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah untuk mengganti Undang-Undang 32 Tahun 2004

yang tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan,

ketatanegaraan, dan tuntutan penyelenggaraan peme-

rintahan daerah. Muatan Undang-Undang Pemerintahan

Daerah tersebut membawa banyak perubahan dalam penye-

lenggaraan pemerintahan. Salah satunya adalah pembagian

urusan pemerintahan antara Pemerintah pusat dan

Pemerintah Daerah.

Latar belakang perlunya ditetapkan Undang-Undang

Nomor 23 Tahun 2014, antara lain: (a) Menjamin efektifitas

penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam rangka

meningkatkan kesejahteraan rakyat; (b) Menata manajemen

pemerintahan daerah yang lebih responsive, akuntabel,

transparan, dan efesien; (c) Menata keseimbangan tanggung

jawab antar tingkatan/susunan pemerintahan dalam

menyelenggarakan urusan pemerintahan; (d) Menata

pembentukan daerah agar lebih selektif sesuai dengan kondisi

dan kemampuan daerah; dan (e) Menata hubungan pusat

dan daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indo-

nesia.

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah yang diundangkan pada tanggal 2

Oktober 2014 merubah wajah hubungan Pemerintah Pusat

dan Pemerintah Daerah. Secara hukum maka Undang-

undang Nomor 32 tahun 2004 dinyatakan sudah tidak

berlaku lagi, dan dalam masa 2 (dua) tahun kedepan seluruh

perubahan dan peraturan pelaksanaan yang diatur dalam

Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 harus ditetapkan.

Otonomi daerah yang dijalankan selama ini semata-mata

hanya dipahami sebagai perpindahan kewajiban pemerintah

pusat kepada pemerintah daerah untuk masyarakat. Padahal

substansi penting dari otonomi daerah adalah pelimpahan

kewenangan dari pusat ke daerah secara politik dan ekonomi

agar pembangunan dan pertumbuhan ekonomi berlangsung

secara adil dan merata di daerah. Sehingga konsep otonomi

daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indone-

sia ini yang ditekankan lebih tajam dalam Undang-Undang

Nomor 23 tahun 2014. Perubahan yang mendasar lain yang

tidak ada dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004

ialah ditetapkannya Urusan Wajib Daerah, dan pola

hubungan Urusan Konkuren antara Pemerintah Pusat,

Provinsi dan Kabupaten/ Kota yang langsung dimasukkan

dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014,

tidak dibuat menjadi Peraturan Pemerintah seperti padaUndang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 (Peraturan

Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007) yang mengatur

hubungan Pemerintah Pusat, Provinsi dan Daerah) (http://

birokrasi.kompasiana.com/2014/12/24/enam-perda-urusan-

wajib-pemerintah-daerah-698638.html, diakses pada tanggal

6 Mei 2015).

Klasifikasi urusan pemerintahan terdiri dari 3 urusan

yakni urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan

konkuren, dan urusan pemerintahan umum. Urusan

pemerintahan absolut adalah Urusan Pemerintahan yang

sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat. Urusan

pemerintahan konkuren adalah Urusan Pemerintahan yang

dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi dan

Daerah kabupaten/kota. Urusan pemerintahan umum adalah

Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden

sebagai kepala pemerintahan.

Adanya pembagian 3 urusan ini menimbulkan hubungan

yang baru antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah,

apalagi dalam pelaksanannya ada skala prioritas urusan

pemerintahan yang harus dilaksanakan. Pembagian urusan

kewenangan tersebut dikontrol oleh pemerintah pusat

dengan menerapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria

(NPSK) dalam rangka penyelenggaraan Urusan

Pemerintahan; dan pemerintah pusat melaksanakan

pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan

Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

Oleh karena itu sangat perlu dilakukan kajian terhadap

pembagian urusan pemerintahan pusat dan daerah dalam

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tersebut yang akan

berimplikasi dengan hubungan pusat dan daerah dalam

kerangka negara kesatuan republik Indonesia


B.RUMUSAN MASALAH

1. Menjelaskan hubungan antara pusat dan daerah

2. Serta Pasal pasal nya

C. TUJUAN 

1. Tujuan dari makalah ini adalah untuk memenuhi tugas mata pelajaran PPKN 

2. Mengetahui hubungan antara pusat dan daerah sangat penting 


Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

A

 A. Negara Kesatuan Republik Indonesia 1.Wilayah Negara Indonesia Indonesia telah diakui masyarakat international sebagai negara kepulauan yang tertulis dalam Konversi Hukum Laut Internasional atau UNCLOS (United Nation Convertion on the Law of the Sea) pada tahun 1982 dan telah disah dalam UU No. 17 Tahun 1985. Secara geografis wilayah Indonesia terletak di antara dua benua, yaitu Benua Asia dan Benua Australia dan juga dikelilingi dua samudra, yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik Wilayah daratan bagian utara berbatas dengan Malaysia Timur (Serawak) di Pulau Kalimantan dalam bentuk gerbang perbatasan (antara Serawak dan Kalimantan Barat). Perbatasan ini ditanda dengan batas alam berupa jajaran Pegunungan Kapuas Hulu dan Kapuas Hilir. Wilayah Indonesia bagian timur berbatasan daratan dengan Papua Nugini di Papua bagian timur. a. Letak Geografis Letak geografis adalah letak suatu daerah dilihat dari kenyataanya di bumi atau posisi daerah itu pada pola bumi dibandingkan dengan po...
Baca selengkapnya

3

 BAB III. PENUTUP Berdasarkan pemaparan di atas, dapat disimpulkan bahwa ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah masih mengarah pada desentralisasi,dilihat dari adanya pembagian urusan meskipun diklasifikasikan secara rinci ke dalam 3 urusan pemerintahan.Jika merujuk pada teori model hubungan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah secara teoritis menurut Clarke dan Steward, desentralisasi seperti ini termasuk The Agency Model. Model dimana pemerintah daerah tidak mempunyai kekuasaan yang cukup berarti sehingga keberadaannya terlihat lebih sebagai agen pemerintah pusat yang bertugas untuk menjalankan kebijaksanaan pemerintah pusat.Karenanya pada model ini berbagai petunjuk rinci dalam peraturan perundangan sebagai mekanisme kontrol sangat menonjol. Ini merupakan konsekuensi bentuk negara kesatuan, dimana pemerintah pusat yang mengendalikan penyelenggaraan pemerintahan. Bentuk kontrol pemerintah pusat diwujudkan dengan adanya penyerahan urusan t...
Baca selengkapnya

B

 C. Pembagian Sistem Pemerintahan Indonesia Sekarang ini sistem pemerintahan di Indonesia diselenggarakan berdasar UUD NRI Tahun 1945 haul amandemen keempat tahun 2002 Sistem pemerintahan ban yang ditetapkan oleh konstitusi adalah sistem pemerintahan yang berdasarkan UUD NRI Tahun 1945 hasil perubahan dan disengaja oleh penyelenggara negara atau pemerintah yang ditetapkan berdasarkan Undang Undang.Karena Negara Kesatuan RI ini terbagi menjadi 34 daerah provinsi maka penyelenggaraan negara dilakukan oleh pemerintah daerah yang dibentuk ele pemerintah pusat Dengan adanya pemerintahan pusat dan daerah maka kita memiliki kewajiban untuk bernilai menghormati dan peduli sebagai bentuk pengabdian kepada Tuhan dan sebagai warga negara Indonesia terhadap penyelenggaraan pemerintahan 1. Pemerintahan Pusat a Pengertian Pemerintahan dan Pemerintah Pemerintahan berasal dan perkataan perintah, sedangkan pemerintah berasal dari kata perintah Menurut Kamus Bahasa Indonesia, kata-kata tersebut memp...
Baca selengkapnya